“Ledakan Emosi, Perang Makna”

 

Dada ini terasa sesak menatap Jakarta akhir Agustus 2025. Jalanan berubah menjadi panggung perebutan makna. Suara rakyat menggema di depan Gedung DPR, menolak kenaikan gaji dewan, menuntut transparansi, dan menegaskan keadilan sosial. Namun, di balik sorak-sorai dan benturan, ada sesuatu yang lebih rumit: emosi publik yang meledak, informasi yang berhamburan, dan narasi yang direbut oleh banyak tangan tak terlihat.

Awalnya, protes ini tampak sederhana: rakyat marah pada DPR. Sejak Senin, 25 Agustus, ribuan orang—mahasiswa, buruh, driver online, pedagang kecil—bersatu dalam satu tuntutan: “Turunkan gaji DPR!”. Namun, bentrokan pecah. Gas air mata dan water cannon memecah massa. Rekaman amatir di YouTube menunjukkan kepulan asap, orang-orang berlari, dan teriakan, “Jangan mundur! Ini hak kita!”.

Titik baliknya datang pada Kamis malam, 28 Agustus. Affan Kurniawan, seorang driver ojek online, tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob di Pejompongan. Sebuah video berdurasi 18 detik yang memperlihatkan detik-detik kejadian itu viral di TikTok, IG, X, dan YouTube. Dalam hitungan jam, tagar #JusticeForAffan menduduki puncak trending. Duka berubah menjadi solidaritas, solidaritas menjadi kemarahan, dan kemarahan menjadi energi yang mulai kehilangan arah.

Di sinilah masalah sesungguhnya dimulai. Emosi publik yang membara itu dimanfaatkan dan dialihkan. Emosi adalah energi sosial: ia beredar, menempel pada simbol atau kelompok, lalu menciptakan batas tegas antara “kita” dan “mereka”.

Awalnya, kemarahan publik tertuju jelas pada DPR dan elit politik. Namun, tragedi Affan mengalihkan lintasan emosi kolektif: dari kebijakan menjadi aparat. Saat itulah aktor-aktor provokasi masuk.

Melalui media sosial, mereka memproduksi meme, poster, dan video yang memancing konflik horizontal. Bayangan kerusuhan 1998 dihidupkan kembali. Foto dan video lama kerusuhan dan korban diunggah ulang dengan caption manipulatif, meyakinkan publik bahwa sejarah sedang berulang. Narasi tentang identitas, agama, dan etnis dimunculkan secara masif. Dalam hitungan jam, amarah vertikal (rakyat → penguasa) berubah menjadi benturan horizontal (rakyat ↔ rakyat). Sementara itu, para elit, para wakil rakyat yang menjadi sumber masalah, justru tak terlihat batang hidungnya.

Inilah jebakannya. Emosi telah menempel pada “lawan yang salah”. Energi politik rakyat akan habis terkuras jika dibenturkan melawan sesama, sementara masalah struktural—korupsi, oligarki, ketimpangan—luput dari pembahasan.

Kita hidup dalam “republik penonton”. Rakyat diberi kebebasan berbicara, tetapi realitas politik mereka dibentuk oleh media dan aparat kekuasaan melalui manufacturing consent—produksi persetujuan. Seakan kita hanya menjalani skenario yang tak kita ketahui, dan yang selalu dikorbankan adalah rakyat.

 

Kita melihat taktik itu bekerja dengan jelas di sini:

·       Reduksi Informasi. Media arus utama sibuk melabeli peristiwa sebagai “kerusuhan” ketimbang mengulas substansi tuntutan.

·       Pengalihan Fokus. Tragedi Affan perlahan menghilang, sementara pemberitaan tentang perusakan fasilitas umum dibesar-besarkan.

·       Framing “Rakyat Buruk vs Negara Baik”. Demonstran diframing sebagai “perusuh”, sementara negara diposisikan sebagai penjaga ketertiban.

Akibatnya, publik kehilangan ruang untuk membicarakan persoalan utama. Ketika media menyempitkan informasi, masyarakat beralih ke media sosial untuk mencari kebenaran. Namun, ruang digital bukanlah ruang netral; ia adalah arena yang dipenuhi buzzer politik, algoritma komersial, dan provokator anonim.

Siapa yang mengontrol cerita, mengontrol realitas.” Dalam kasus ini, negara mengontrol siaran resmi, buzzer menguasai algoritma, sementara publik terjerat dalam perang makna. Kita bukan lagi pelaku sejarah, melainkan penonton dari drama politik yang diproduksi.

Kondisi ini mempermudah jebakan disinformasi. Video bentrokan diunggah dengan konteks terpotong, daftar rumah pejabat beredar tanpa sumber, dan ribuan akun anonim memproduksi narasi seragam untuk memecah solidaritas. Publik terjebak dalam ruang gema: hanya melihat apa yang ingin mereka percayai.

 

Pada akhirnya, rakyatlah yang paling banyak dikorbankan:

 

·       Gedung DPRD dibakar, kantor polisi dirusak.

·       Isu SARA  mulai  dimunculkan untuk memecah barisan.

·       Energi protes habis di jalanan, hilang dari percakapan.

 

Kita sedang hidup dalam dua medan perang sekaligus:

 

1.     Medan fisik: di jalan, di antara gas air mata dan batu.

2.     Medan narasi: di media sosial, di balik algoritma, di tangan buzzer.

 

Di medan pertama, tubuh rakyat yang terluka. Di medan kedua, kesadaran rakyat yang direkayasa. Dan kita, publik, ditinggalkan untuk memilih fragmen kebenaran yang kita percayai, sementara kebenaran utuh semakin kabur.

Menjaga Akal Sehat di Tengah Perang Makna

Protes Agustus 2025 mengajarkan satu hal: emosi adalah energi politik. Ia bisa menjadi bahan bakar solidaritas, tetapi juga bisa menjadi senjata yang memecah belah. Kita harus saling ingatkan: ketika emosi menempel pada “lawan yang salah”, kita akan saling menghancurkan. Ketika media dan algoritma memproduksi realitas, kita hanya menjadi penonton yang diberi naskah.

 

Jika tidak berhati-hati, protes ini akan tercatat bukan sebagai awal perubahan, melainkan sebagai awal perpecahan. Dan seperti sering diajarkan sejarah, dalam konflik yang tak terkendali, rakyatlah yang selalu membayar harga termahal.